Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad memastikan tidak ada program SPP gratis 2021

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad memastikan tidak ada program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK/sederajat untuk menghentikan pandemi COVID-19 pada 2021. Ia beralasan hal itu karena keterbatasan dana APBD.

"Sudah dihitung, APBD kita memang tidak mampu," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis (1/7/2021).

Padahal, pada tahun 2020 kemarin, Pemprov Kepri menganggarkan biaya kuliah gratis selama tiga bulan mulai April hingga Mei 2021.

Namun, jika memungkinkan pada 2022, kata Ansar, program SPP gratis bisa dianggarkan kembali melalui APBD murni.

Namun sebelumnya, fokus lebih difokuskan untuk membantu meringankan beban biaya seragam sekolah dan pendaftaran siswa baru bagi yang kurang mampu.

“Seragam baru dan biaya masuk sekolah dibayarkan sekaligus, ini tentu memberatkan orang tua. Itu yang kami bantu, sambil menghitung anggaran biaya kuliah gratis," kata Ansar kepada Antara.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Wahyudin menilai SPP gratis bisa diakomodasi melalui APBD Perubahan 2021, karena jumlahnya tidak terlalu besar, sekitar Rp. 11 miliar.

Ia juga mendorong pemerintah provinsi untuk menggali semaksimal mungkin potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih fleksibel dalam melaksanakan program-program yang berpihak pada masyarakat kecil di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

Pasalnya, pimpinan program bebas SPP ini akan sangat membantu warga khususnya dalam membangun COVID-19, seperti korban PHK atau di-PHK.

“Coba Pak Gubernur hitung dan datanya benar dulu, saya yakin APBD masih mampu membiayai SPP gratis,” ujarnya.

Politisi PKS itu juga mengawal penerapan SPP gratis tahun 2020 ini, tidak semuanya tepat sasaran.

Dikatakannya, banyak siswa yang mendapat bantuan ganda, misalnya siswa pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, namun tetap mendapatkan program SPP gratis.

Selain itu, ada juga kejadian di SMK 7 Kota Batam, lanjutnya, uang SPP siswa yang telah disubsidi oleh pemerintah tidak digunakan oleh pihak sekolah.

“Saya yakin banyak kejadian seperti itu di sekolah lain. Ini dampak dari pemerintah daerah yang tidak serius dalam menjalankan program tersebut,” kata Wahyudin.

You may like these posts